Nusantaraexpres.id | MAJALENGKA — — Pengawasan tidak boleh hanya berhenti di ruang rapat! Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahudin, S.M., S.H., turun langsung meninjau pengerjaan ruas jalan Buniasih–Pancurendang Tonggoh, jalur penghubung strategis menuju wilayah Buniasih, Kabupaten Sumedang. Langkah ini membuktikan bahwa fungsi kontrol lembaga perwakilan rakyat berjalan di atas tanah, bukan sekadar di atas kertas.
LANGSUNG LIHAT, TERBUKA MENGAJAK
Di lokasi, terlihat jalan masih dalam tahap pengerjaan — lapisan agregat dan bebatuan dasar menjadi fondasi, sementara bagian yang mengalami longsor kini sedang diperkuat dengan pemasangan bronjong. Iing tidak hanya memantau kondisi fisik, melainkan menyampaikan pesan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat:
“Saya mengajak warga masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi jalannya proses pembangunan ini agar hasilnya sesuai standar, kuat, dan tepat waktu.”
PENGAWASAN KELUAR DARI RUANG RAPAT
Kehadiran Ketua Komisi III di lapangan mempertegas arah pengawasan yang selama ini didorong:
– Tidak cukup hanya di ruang rapat — fakta di lapangan menjadi ukuran utama kualitas pembangunan
– Kualitas di atas kecepatan — jalan harus kuat, tahan lama, dan sesuai spesifikasi, bukan sekadar cepat selesai
– Konsistensi yang berkelanjutan — sejak Mei 2026, DPRD telah menyoroti persoalan spesifikasi teknis, keterlambatan, serta proses tender, dan mendorong pembentukan Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sebagai payung penguatan pengawasan
TITIK LONGSOR MENJADI TITIK PERHATIAN
Pekerjaan penanganan area longsor menjadi fokus khusus. Belum ada dasar untuk menyimpulkan ketidaksesuaian pekerjaan — justru di sinilah pengawasan diperlukan secara mendalam:
Apakah material yang digunakan sesuai spesifikasi teknis?
Bagaimana kualitas pemadatan dan ketahanan struktur?
Apakah penanganan titik longsor dirancang dengan tepat?
Apakah seluruh pekerjaan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan?
Bagaimana daya tahan jalan setelah digunakan masyarakat?
“Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan pemeriksaan dokumen teknis serta keterangan pihak pelaksana dan instansi terkait — bukan sekadar melihat foto, melainkan memverifikasi fakta secara menyeluruh.”
UANG PUBLIK HARUS DIAWASI BERSAMA-SAMA
Dari sisi tata kelola pemerintahan, setiap rupiah anggaran rakyat harus memberikan manfaat maksimal. Keterbatasan dana bukan alasan untuk menurunkan kualitas — justru sebaliknya, setiap pekerjaan harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.
“Semoga jalan ini segera rampung sehingga masyarakat sekitar dapat segera melintas dengan nyaman, aman, dan lancar dalam menunjang aktivitas sehari-hari.”
Pekerjaan rumah belum selesai saat pembangunan tuntas — pengawasan justru akan terus berlanjut: bagaimana jalan bertahan di musim hujan, bagaimana pemeliharaannya, dan apakah hasilnya benar-benar layak diterima oleh publik.
“Bukan hanya saat proyek sedang dibangun, tetapi juga ketika hasil pembangunan mulai dipakai dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.”
(Tim Red)
