Perkuat Sinergi Reforma Agraria, Pemkab Humbahas Hadiri Rakor GTRA Provsu Tahun 2026

Perkuat Sinergi Reforma Agraria, Pemkab Humbahas Hadiri Rakor GTRA Provsu Tahun 2026

Humbahas,/NusantaraExpres.id

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu 2 September 2026.

Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH diwakili Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang. Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc selaku Wakil Ketua GTRA Provinsi Sumatera Utara. Rakor turut dihadiri Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Rudy Rubijaya, SP, M.Sc dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nugraha, SH, MH, Bupati/Walikota sebagai Ketua GTRA di Kab/Kota dan lainnya.

Rakor Awal GTRA Sumatera Utara menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi, memperkuat koordinasi serta menyusun peta jalan pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria membutuhkan kolaborasi erat antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan seluruh pemangku kepentingan.

Pemkab Humbang Hasundutan telah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Keberadaan GTRA Kabupaten Humbahas diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dengan GTRA Provinsi Sumatera Utara dalam mengidentifikasi serta menangani berbagai persoalan pertanahan di daerah.

Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang berharap Rakor Awal GTRA Sumatera Utara dapat menjadi wadah untuk menampung berbagai persoalan Reforma Agraria yang dihadapi kabupaten/kota. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Keberhasilan GTRA sangat bergantung pada kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, instansi vertikal serta dukungan seluruh pihak,” ujarnya.

(Bambang irawan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *